Jakarta, Jumat (31/1/2026) — Komite Melayu Bersatu Dumai (KMBD) menyampaikan sikap kritis terhadap wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sikap tersebut disebut sebagai cerminan aspirasi dan keinginan masyarakat Melayu, yang menghendaki Polri tetap berdiri sebagai institusi negara yang netral, profesional, dan dekat dengan rakyat.
Ketua Harian KMBD, Chandra Abdul Ghani, mengatakan bahwa masyarakat Melayu di daerah memandang Polri sebagai penjaga ketertiban dan rasa aman yang harus bebas dari kepentingan birokrasi dan politik kekuasaan.
“Aspirasi masyarakat Melayu yang kami terima sangat jelas: Polri harus tetap independen dan tidak ditarik ke dalam struktur kementerian yang sarat urusan administratif dan politik,” ujar Chandra Abdul Ghani.
Menurut KMBD, perubahan struktur Polri berpotensi menimbulkan jarak antara aparat kepolisian dan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan kehadiran negara secara cepat dan adil.
“Masyarakat Melayu di daerah tidak ingin pelayanan keamanan terhambat oleh birokrasi berlapis. Yang mereka harapkan adalah Polri yang hadir, sigap, dan berpihak pada ketenteraman masyarakat,” lanjutnya.
KMBD menilai bahwa wacana tersebut juga berpotensi mengaburkan fungsi kepolisian sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum, bukan sebagai bagian dari struktur administratif pemerintahan.
Sebagai organisasi yang lahir dari aspirasi masyarakat Melayu Dumai, KMBD menegaskan komitmennya untuk terus menjadi jembatan suara rakyat dalam menyikapi kebijakan nasional yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat daerah.
“Kami hanya menyampaikan suara akar rumput. Masyarakat Melayu menginginkan negara menjaga marwah hukum dan memastikan Polri tetap berdiri di atas semua kepentingan,” tegas Chandra.
KMBD berharap pemerintah dan para pemangku kebijakan dapat mendengar dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat daerah, sebelum mengambil keputusan strategis yang menyangkut masa depan institusi kepolisian dan stabilitas sosial.
“Kebijakan yang baik lahir dari mendengar rakyat, bukan dari memaksakan struktur,” pungkas Chandra Abdul Ghani.
Iwang..
MajalahDumai,Pro
0 Comments